Optimalisasi Tanah Bengkok dalam Bingkai Kewenangan Desa; Memahami Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Oleh PD PABDSi Kabupaten Kuningan. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa, kedudukan desa tidak lagi hanya sebagai 

pelaksana program dari atas, tetapi sebagai subjek pembangunan. Untuk menegaskan hal 

tersebut, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa, yang kemudian dijabarkan di tingkat daerah melalui berbagai peraturan 

kepala daerah, salah satunya, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dua regulasi ini menjadi dasar hukum bagi desa di Kabupaten Kuningan dalam mengelola 

aset desa, termasuk tanah bengkok atau tanah kas desa, agar tidak hanya menjadi sumber 

kesejahteraan aparatur desa, tetapi juga menjadi potensi pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat.

Perubahan paradigma pembangunan desa dalam beberapa tahun terakhir menuntut 

adanya penataan ulang terhadap seluruh potensi desa, termasuk aset-aset yang selama 

ini dianggap bersifat tradisional seperti tanah bengkok. 

Aset ini tidak lagi dipahami semata 

sebagai bentuk kompensasi bagi aparatur desa, melainkan harus ditempatkan sebagai 

bagian dari kekayaan desa yang strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah dinamika regulasi dan perubahan sistem, penghasilan aparatur desa melalui 

skema penghasilan tetap (siltap), muncul kebutuhan untuk menafsirkan kembali fungsi 

tanah bengkok, dalam kerangka hukum yang lebih modern. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk memahami bagaimana peraturan nasional dan daerah saling terhubung dalam mengatur kewenangan desa, agar pemanfaatan tanah bengkok tidak menimbulkan konflik hukum, namun justru menjadi instrumen 

pembangunan yang produktif.

Lebih dari itu, pengelolaan tanah bengkok yang tidak berbasis pada regulasi yang jelas 

berpotensimenimbulkan persoalan hukum dan konflik kepentingan di tingkat desa. 

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap substansi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul 

dan kewenangan lokal berskala desa menjadi sangat penting, agar setiap kebijakan

“SUARA BPD"

Pemanfaatan aset desa memiliki legitimasi hukum, diterima oleh masyarakat, serta 

mampu menjawab tantangan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Di lapangan, perubahan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola 

pengelolaan tanah bengkok. Praktik yang masih banyak terjadi menunjukkan bahwa tanah 

bengkok tetap dipergunakan dengan pola lama, yaitu dikuasai dan dimanfaatkan terutama

untuk kepentingan tambahan kesejahteraan aparatur pemerintah desa. 

Seiring dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan, tanah bengkok belum diberdayakan secara ideal sebagaimana diharapkan, yakni sebagai aset strategis desa yang mampu mendorong pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi desa.

Momentum ini seharusnya dipahami dan disadari oleh seluruh pemangku kepentingan 

desa, untuk lebih mengedepankan kepentingan umum, tanpa harus menghilangkan secara 

radikal hak-hak aparatur pemerintahan desa itu sendiri. 

Dalam kaitan tersebut, 

pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui kewenangan lokal berskala desa memiliki ruang untuk merumuskan solusi yang adil dan proporsional, Melalui forum Musyawarah Desa, pemerintah desa dan BPD dapat menyepakati kebijakan 

Pemanfaatan tanah bengkok yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada kesejahteraan 

aparatur, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan masyarakat desa secara lebih luas, 

transparan, dan berkeadilan. Dengan mekanisme ini, tanah bengkok dapat dikelola sebagai 

aset strategis desa, yang memberi manfaat kolektif tanpa mengabaikan hak-hak 

pemerintahan desa.

Dengan optimalisasi penggunaan aset desa, khususnya tanah bengkok, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berinisiatif bersama pemerintah desa untuk 

melahirkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa. Perdes ini menjadi 

instrumen hukum yang mengatur secara jelas prinsip, tata cara, peruntukan, dan 

mekanisme pemanfaatan aset desa agar dikelola secara transparan, akuntabel, 

berkeadilan, serta berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa.

Memahami Dua Jenis Kewenangan Desa 

Dalam Permendagri 44/2016 ditegaskan bahwa kewenangan desa dibagi menjadi dua yang 

utama, yaitu:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul

Kewenangan ini bersumber dari sejarah, adat istiadat, dan tradisi lokal desa. Contohnya:

✓ Pengelolaan tanah desa,

✓ Penguatan kelembagaan adat,

✓ Pelestarian budaya dan gotong royong,

✓ Pengelolaan aset desa yang sudah ada sejak lama.

Tanah bengkok termasuk dalam ruang lingkup kewenangan ini karena merupakan 

bagian dari tradisi tata kelola desa sejak dahulu.

Kewenangan Lokal Berskala Desa 

Yaitu kewenangan yang timbul dari kebutuhan lokal masyarakat desa, misalnya: 

✓ Pengelolaan pasar desa,

✓ Pengelolaan BUMDes,

✓ Pengelolaan air bersih desa,

✓ Pembangunan jalan desa,

✓ Pengelolaan sarana ekonomi lokal.

Di sinilah desa memiliki ruang besar untuk mengembangkan aset desanya menjadi 

sumber ekonomi baru.

Perbup Kuningan No. 6 Tahun 2019: Penjabaran Kewenangan

Perbup Kuningan No. 6 Tahun 2019 hadir sebagai turunan langsung dari Permendagri 

44/2016. 

Peraturan ini merinci kewenangan desa di wilayah Kabupaten Kuningan agar 

tidak terjadi keraguan dalam pelaksanaannya.

Melalui Perbup ini, desa diberi legitimasi untuk:

✓ Mengelola tanah kas desa,

✓ Mengembangkan potensi ekonomi lokal,

✓ Memanfaatkan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat,

✓ Menyusun peraturan desa terkait pemanfaatan aset desa.

Tanah Bengkok: Dari Kompensasi Aparat ke Aset Produktif Desa

Pada masa lalu, tanah bengkok lebih dikenal sebagai sumber penghasilan kepala desa 

dan perangkat desa. Namun seiring perubahan regulasi, saat ini aparatur desa telah 

menerima penghasilan tetap (siltap) dari APBDes.

Perubahan ini membuka ruang baru:

tanah bengkok tidak harus selalu dipakai sebagai kompensasi jabatan, melainkan dapat 

diberdayakan untuk:

✓ Pasar desa,

✓ Unit usaha BUMDes,

✓ Lahan pertanian produktif,

✓ Kawasan wisata desa,

✓ Pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Tentu saja pemanfaatan ini harus melalui:

✓ Musyawarah Desa,

✓ Persetujuan BPD,

✓ Ditetapkan dalam Peraturan Desa,

✓ Serta mendapat izin Bupati sesuai ketentua

Makna Strategis bagi Desa

Dengan mengaitkan Permendagri 44/2016 dan Perbup Kuningan 6/2019, desa tidak lagi 

sekadar mengelola tanah bengkok sebagai tradisi lama, tetapi sebagai instrumen 

pembangunan desa.

Tanah bengkok berubah fungsi:

✓ Dari sekadar “imbalan jabatan”

✓ Menjadi modal pembangunan, pemberdayaan, dan kemandirian ekonomi desa.

Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 dan Perbup Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 telah 

memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola kewenangannya sendiri. 

Tanah bengkok sebagai bagian dari tanah kas desa sah dimanfaatkan untuk pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat, sepanjang dilakukan secara transparan, demokratis, dan 

sesuai prosedur hukum.

Dengan pemahaman ini, desa-desa di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu 

bertransformasi menjadi desa yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.